Tugas Baru TNI di Bawah Pemimpinan Prabowo, Apa Saja?

Jakarta, IDN Times – Presiden Prabowo Subianto menyatakan, hanya di Indonesia aparat militer terlibat dalam pengelolaan lahan pertanian seperti sawah. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat menghadiri Puncak Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

“Hanya di Indonesia, proses pengurusan lahan pertanian begitu rumit,” kata Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Prabowo, keterlibatan TNI dan Polri dalam berbagai program pemerintah penting untuk mendukung pelaksanaan strategi nasional. Dalam dua tahun kepemimpinannya, peran TNI tidak hanya terbatas pada aspek pertahanan, tetapi juga mencakup berbagai bidang sipil, mulai dari ketahanan pangan, pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat desa.

Berikut beberapa tugas baru TNI dalam berbagai program pemerintah pada masa Prabowo Subianto!

1. Pemerintah mendirikan Batalyon Teritorial Pembangunan di setiap kabupaten

Menteri Pertahanan (Menhan), Sjarief Sjamsoeddin, menyatakan bahwa pemerintah mendirikan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yon TP) sebagai bagian dari peningkatan kekuatan pertahanan wilayah.

“Presiden memerintahkan kami untuk menjaga seluruh kabupaten. Oleh karena itu, kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia diberi tugas untuk membentuk setiap batalyon yang bertanggung jawab atas satu kabupaten,” kata Sjafrie dalam rangkaian Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) di Akademi Militer Magelang, Sabtu (18/4/2026), mengutip situs Lembaga Ketahanan Nasional.

Menurut Sjafrie, hingga tahun 2025 sekitar 150 batalyon telah dibentuk. Jumlah ini akan terus ditingkatkan hingga mencapai sekitar 514 kabupaten di seluruh Indonesia.

Selain menjalankan tugas pertahanan, Yon TP diharapkan juga memiliki peran dalam kehidupan sosial masyarakat. Sjafrie menyatakan, prajurit yang ditempatkan di setiap batalyon akan dilatih kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat yang beragam latar belakang agama.

“Jumlah prajurit kita yang satu batalyon mencapai 1.190 orang, yang terdiri dari mereka yang berasal dari pesantren serta mereka yang memahami bagaimana rohaniawan nonmuslim dapat masuk ke gereja bersama masyarakat. Bersama masyarakat juga berada di masjid, ia bisa menjadi khatib atau imam di masjid. Inilah yang memperkuat lingkungan sosial. Jadi masyarakat merasa agak nyaman dengan kehadiran batalyon TP ini,” ujar Sjafrie, dilansir dari YouTube TVR Parlemen, Senin (6/7/2026).

2. TNI AD mengelola sektor pertanian pangan, sedangkan TNI AL fokus pada pengembangan kedelai

Pemerintah juga membagi tanggung jawab TNI dalam mendukung program kemandirian pangan nasional.

Pada rapat bersama Komisi I DPR RI pada 19 Mei 2026, Sjafrie menyampaikan bahwa TNI Angkatan Darat (AD) diberi tugas untuk mengelola sektor pertanian berupa padi, jagung, dan tanaman palawija.

“Kami telah membagi tugas, di mana tugas Angkatan Darat adalah pertanian jagung dan beras, selain tanaman palawija,” ujar Sjafrie.

Di sisi lain, TNI Angkatan Laut (AL) diberikan tanggung jawab untuk mengembangkan budidaya kedelai.

Sjafrie menganggap tindakan tersebut dilakukan guna menurunkan ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai serta mendukung program swasembada pangan bersama Kementerian Pertanian.

“Sekarang Angkatan Laut memiliki dua kali hasil panen, sehingga kini mereka memiliki kualitas biji kedelai yang tidak lagi disebut sebagai makanan ternak,” kata Sjafrie.

3. Angkatan Udara TNI berperan dalam mendukung perkembangan perkebunan tebu

Peran Tentara Nasional Indonesia di bidang pangan juga mencakup TNI Angkatan Udara (AU).

Saat mengunjungi panen tebu dan teknologi pertanian terkini di Lahan Ketahanan Pangan Lanud Adisutjipto, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada 8 Juli 2025, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menetapkan target Indonesia mencapai kemandirian gula pada tahun 2027.

Pada kesempatan itu, Gibran memberikan apresiasi kepada TNI AU yang telah menyediakan lahan produktif untuk pengembangan perkebunan tebu, sebagai bagian dari upaya mendukung target tersebut.

4. Pemerintah menentukan tugas TNI dalam bidang kesehatan

Pemerintah juga telah menyiapkan partisipasi TNI dalam bidang kesehatan.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyarankan agar Batalyon TP memiliki satuan kesehatan yang mampu menghadapi ancaman wabah, bencana alam, serta senjata biologis.

“Jika rakyat diberi perawatan oleh TNI, mereka akan menghormati TNI. Pertahanan rakyat secara keseluruhan akan sangat tangguh,” ujar Budi saat mengunjungi pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan di Bekasi, Jawa Barat, pada 20 Agustus 2025, dilaporkan dari situs Kemenhan RI.

Di sisi lain, dalam pertemuan bersama Komisi I DPR RI, Menteri Pertahanan Sjafrie menyampaikan bahwa setiap anggota Yon TP akan didorong untuk menjadi donor darah sebanyak tiga kali dalam setahun.

Darah tersebut akan diatur melalui bank darah TNI dan didistribusikan secara gratis kepada masyarakat yang memerlukan, khususnya bagi kalangan yang tidak mampu.

“Kami bersama panglima dan kepala staf mengambil satu keputusan. Jika kita tidak mengelola darah ini, darah tersebut bisa digunakan untuk berbagai hal. Oleh karena itu, kami membuat bank darah sendiri untuk menerima siapa saja yang membutuhkan darah dari rakyat yang berada di bawah tanpa dikenakan biaya,” ujar Sjafrie, Selasa (19/5/2026).

5. Prajurit Akmil mengembangkan kepribadian siswa sekolah rakyat

Tidak hanya di bidang pangan dan kesehatan, keikutsertaan TNI juga menyebar ke bidang pendidikan.

Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan TNI menyelenggarakan program pembentukan karakter untuk siswa Sekolah Rakyat dengan melibatkan sekitar 1.000 Taruna Akademi Militer (Akmil).

Kepala Akademi TNI, Letjen R Sidihartha Wisnu Graha, menyatakan bahwa pihaknya akan mengirimkan sekitar 1.000 Taruna Tingkat 1 dan Tingkat 2 untuk menjalani pembinaan pengembangan karakter di 178 Sekolah Rakyat.

Wisnu menjelaskan, materi yang akan diajarkan kepada siswa mencakup metode menyetrika pakaian seragam, menyusun selimut, kebersihan lemari pakaian, hingga teknik mengkilapkan sepatu.

6. TNI mengelola ratusan masakan MBG

TNI turut serta dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Berdasarkan data dari Mabes TNI, sampai bulan September 2025 terdapat sebanyak 452 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dijalankan oleh TNI. Jumlah ini direncanakan akan meningkat menjadi 2.000 SPPG secara bertahap.

Saat ini, TNI telah mengoperasikan 113 MBG, ditambah 339 SPPG yang diluncurkan hari ini, sehingga total SPPG yang dikelola oleh TNI mencapai 452, baik dari Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara,” kata Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto saat melepas SPPG yang digelar di Lanud Adi Soemarmo pada September 2025.

“Kami mengalokasikan dua ribu dan secara bertahap nanti yang kami (bangun) serta bisa lebih,” tambah dia.

Selain mengelola SPPG, TNI bekerja sama dengan Polri juga membantu distribusi serta pelaksanaan program MBG di berbagai wilayah.

7. Calon pengelola Kopdes Merah Putih menerima pelatihan di lingkungan TNI

Pemerintah turut serta melibatkan TNI dalam pembentukan kepribadian calon pengelola Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Awalnya, calon manajer Kopdes harus mengikuti pelatihan dasar militer (latsarmil) Komponen Cadangan (Komcad). Program ini melibatkan TNI dalam penyampaian materi militer, ujian mental ideologi, serta pemeriksaan kesehatan.

Berdasarkan pernyataan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Rico Sirait, partisipasi TNI bertujuan untuk membentuk kepribadian, disiplin, kemampuan kepemimpinan, semangat bela negara, serta etos kerja dari calon pengelola koperasi.

“Program ini merupakan bagian dari upaya pembentukan kepribadian, disiplin, kepemimpinan, semangat bela negara, serta etos kerja yang kuat bagi para calon pengelola (manajer),” ujar Rico kepadaIDN Times, Kamis (18/6/2026). 

Namun, setelah lima peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meninggal dunia setelah mengikuti pelatihan, Kementerian Pertahanan mengubah bentuk latsarmil menjadi pelatihan penguatan bela negara dan manajerial sejak Juli 2026.

Rico mengatakan, materi yang bersifat teknis dan taktis sekarang dikurangi, termasuk latihan menembak serta aktivitas lain yang tidak secara langsung sesuai dengan kebutuhan calon manajer koperasi desa atau kelurahan merah putih.

“Salah satu hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program SPPI hingga akhir masa pelaksanaan pada Juli ini adalah perubahan nama dan pendekatan kegiatan,” kata Rico.