Kejagung Bongkar Keterlibatan Perwira TNI Aktif dalam Kasus Korupsi MBG, Ini Tanggapan Mabes TNI

Kepri KPA NEWS –– Kepala Staf Angkatan Bersenjata (Kasad) merespons dugaan keterlibatan seorang perwira TNI aktif dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). Institusi militer menghargai proses hukum yang dilakukan oleh jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (JAM Pidmil) Kejaksaan Agung (Kejagung) tersebut.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan bahwa TNI menghargai proses hukum yang sedang berlangsung. Jika dugaan keterlibatan anggota TNI aktif dalam kasus tersebut terbukti, TNI akan segera bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk mengambil tindakan tegas.

“Jika benar ada prajurit TNI aktif yang diduga terlibat, TNI akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akan menindaklanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujarnya saat di konfirmasi oleh media pada Kamis (2/7).

Jenderal bintang satu TNI AD menyatakan bahwa pihaknya memegang prinsip praduga tidak bersalah. Sementara itu, proses hukum akan diserahkan kepada aparat yang berwenang, yaitu JAM Pidmil Kejagung. Direktur Penindakan (Dirdak) JAM Pidmil Kejagung, Brigjen CPM Andi Suci Agustiansyah mengatakan bahwa pihaknya telah menerima penyerahan berkas perkara tersebut dari penyidik JAM Pidsus Kejagung.

“Pastinya ada prosedur yang akan kami lakukan karena yang disampaikan Pak Dirdik (Syarief) bahwa Kolonel CPL BU ini adalah anggota TNI aktif, sehingga kami akan menanganinya secara terkait. Untuk pengembangan selanjutnya, tentunya kami akan terus berkomunikasi dengan direktur penyidikan,” ujarnya.

Dalam kejadian tersebut, Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung yang merupakan mantan pimpinan BGN. Selanjutnya, tersangka lainnya yaitu Asep Yusuf Somantri (AYS), Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono (AM), serta Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing. Terbaru, Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan juga ditetapkan sebagai tersangka.

Dugaan keterlibatan seorang perwira TNI aktif dengan pangkat kolonel bernama BU diungkap oleh Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan terhadap BU kepada JAM Pidmil Kejagung untuk dilanjutkan prosesnya.

“Belum (ditetapkan sebagai tersangka), oleh karena itu ini karena (adanya dugaan) keterlibatan. Jadi begini, karena kami Pidsus tidak dapat menuntut atau menetapkan TNI aktif sebagai tersangka. Hal ini dilakukan melalui koneksi, sehingga kami serahkan ke JAM Pidmil,” katanya.

Berdasarkan informasi dari Kejaksaan Agung, BU bertugas sebagai sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN) serta sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam pengadaan sepeda motor listrik.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna menyampaikan bahwa BU sebagai pelaku usaha dalam pengadaan motor listrik BGN bekerja sama dengan Lodewyk Pusung yang pernah menjabat sebagai wakil kepala BGN dan AM selaku komisaris PT YA melakukan proses pengadaan motor listrik dengan anggaran sebesar Rp 1,035 triliun.

“Penyediaan sepeda motor listrik dilakukan secara ilegal, karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak serta terdapat peningkatan harga,” ujarnya.

Selain itu, Anang menyampaikan adanya kecurangan dalam berita acara serah terima barang dalam pengadaan motor listrik tersebut. Menurutnya, realisasi yang telah selesai mencapai 3.229 unit dari total pesanan sebanyak 21.081 unit. Namun, pembayaran untuk pengadaan motor listrik tersebut sudah dilakukan sepenuhnya 100 persen.