Tak Terpengaruh Pemerintah, PDI Perjuangan Bantah Kaki Dua

Ringkasan Berita:

• Komarudin Watubun menegaskan posisi politik partainya yang mantap berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
• Komarudin menepis keras tudingan miring dari sejumlah partai koalisi pendukung pemerintah yang menyebut PDIP sedang ‘main dua kaki’ demi mengincar kursi menteri.
• Dengan nada berseloroh namun tegas, Komarudin menilai tuduhan tersebut salah alamat dan tidak berdasar pada realitas politik yang ada.

Kepri KPA NEWS -, JAKARTA –Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun menyatakan bahwa partainya berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan posisi yang tetap dan mantap.

Komarudin menolak keras tuduhan dari beberapa partai koalisi pendukung pemerintah yang mengatakan partai dengan lambang banteng moncong putih itu sedang ‘bermain dua kaki’ demi memperebutkan kursi menteri.

Dengan nada santai namun tegas, anggota legislatif dari Papua ini menganggap tuduhan tersebut tidak tepat sasaran dan tidak didasarkan pada realitas politik yang ada.

Hal tersebut diungkapkan Komarudin Warubun saat sesi wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra, di kawasan Pancoran, Jakarta, Senin (29/6/2026).

“Sebenarnya sikap PDI Perjuangan sudah jelas sejak awal. Jika teman-teman (koalisi) sekarang baru mempertanyakan hal itu, katakan saja, terlambat berpikir,” ujar Komarudin.

Komarudin mengungkapkan, sejak berakhirnya masa Pemilihan Presiden (Pilpres), posisi politik PDIP tetap konsisten.

Partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ini secara sengaja memposisikan diri di luar lingkaran kekuasaan eksekutif agar dapat berperan sebagai penyeimbang dalam menjalankan pemerintahan.

Sikap tersebut, menurutnya, bukan hanya reaksi spontan, tetapi keputusan tertinggi partai yang telah ditetapkan dalam forum paling tinggi yaitu Kongres Partai.

Kongres partai menyatakan bahwa kita berada di luar pemerintahan. Oleh karena itu, menurut saya, hingga saat ini kita tetap tidak keluar dari aturan-aturan organisasi. Rakernas di Ancol beberapa waktu lalu juga kembali menegaskan posisi kita sebagai yang berada di luar pemerintahan,” katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan Indonesia, secara konstitusi tidak ada istilah oposisi seperti yang terdapat dalam sistem parlementer.

Oleh karena itu, posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dianggap sebagai mitra yang menyeimbangkan kekuasaan.

Selanjutnya, Komarudin menyampaikan mengenai etika politik dalam berorganisasi.

Menurutnya, tidak pantas jika PDIP tiba-tiba bergabung dalam pemerintahan setelah partai-partai lain berjuang keras di garis depan kemenangan selama masa pemilu.

“Kemarin teman-teman yang lain berjuang dengan penuh usaha, berkeringat, dan mengalami perjuangan berat. Ketika hasilnya keluar, PDI Perjuangan yang sebelumnya sebagai lawan politik tiba-tiba masuk dan menerima kursi, sementara yang lain tergulingkan. Bagaimana etika itu? Tidak sopan, bukan?” tegas Komarudin.

Tanggapan Kritis Partai Politik Pendukung Pemerintah

PKB menjadi partai pertama yang secara terbuka meminta PDIP untuk mengambil sikap yang lebih keras.

Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mengharapkan PDIP bersikap jelas, terkait posisi politiknya setelah anggota PDIP Andi Widjajanto ikut serta dalam aksi demonstrasi mahasiswa beberapa waktu lalu.

Menurut pria yang akrab disapa Gus Jazil, jika memilih berada di luar pemerintahan, PDIP sebaiknya menempatkan diri sebagai oposisi dengan jelas dan tidak bersikap “abu-abu”.

“Saya berharap mengambil sikap yang jelas saja. Di oposisi, oposisi. Jangan ragu-ragu. Karena kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji presiden,” ujar Gus Jazil, Kamis (18/6/2026).

Gus Jazil menyatakan, saat ini partai-partai pendukung pemerintah sedang berupaya memastikan semua program Presiden Prabowo berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu, menurutnya, diperlukan persatuan dan kohesi dari seluruh pihak agar agenda pemerintahan dapat dijalankan dengan baik.

“Semua program telah kami susun. Jadi kami berharap posisinya jelas, jangan samar-samar. Kami sedang berupaya agar semua program berjalan sesuai target dan kami paham, kita semua membutuhkan persatuan dan kohesi untuk menjalankan seluruh program Presiden. Tanpa hal itu juga tidak akan bisa berjalan,” katanya.

Setelah PKB, Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) meragukan komitmen politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait dugaan keterlibatan partai tersebut dalam menggerakkan aksi demonstrasi mahasiswa belakangan ini.

Sayap kepemudaan PAN menganggap sikap PDIP yang dianggap tidak konsisten berpotensi menciptakan ketidakpastian politik dan mengganggu stabilitas nasional yang sedang dibangun oleh pemerintah.

“Adanya indikasi keterlibatan PDIP dalam aksi-aksi mahasiswa tersebut memicu pertanyaan publik terkait konsistensi sikap politik PDIP. Di satu sisi memberikan dukungan terbuka, namun di sisi lain jika benar menggerakkan gerakan tekanan politik, maka berisiko menimbulkan ketidakjelasan,” kata Sekjen BM PAN, Slamet Aryadi.

Slamet menyampaikan, kondisi global yang penuh dengan tantangan memerlukan kestabilan politik agar pemerintah mampu melaksanakan agenda pembangunan. Menurutnya, langkah-langkah politik yang tidak jelas tujuannya justru bisa merugikan kepentingan negara.

Kritik tidak berhenti sampai di sana. Partai Golkar juga mempertanyakan jelasnya istilah “penyeimbang” yang diberikan PDIP kepada diri mereka sendiri.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhamad Sarmuji menyampaikan bahwa secara posisi, PDIP tidak berada dalam pemerintahan. Namun, mengenai pelaksanaan peran sebagai penyeimbang adalah hal yang berbeda.

“Jelas sampai saat ini PDIP belum terlibat dalam pemerintahan. Mengenai praktik penyeimbang, itu urusan lain. Selama ini apa yang sebenarnya diimbangi? Nanti rakyat yang akan menilainya,” ujar Sarmuji, Jumat (19/6/2026).

Meskipun demikian, Sarmuji menegaskan bahwa pihaknya menghargai pendirian dan posisi yang telah disampaikan oleh PDIP sebelumnya. Menurut Sarmuji, tidak ada hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai konsep penyeimbang tersebut.

Terletak pada PDIP saja. Namun jika membaca komentar beberapa tokoh PDIP, mereka berada dalam posisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang,” ujar Sarmuji.

“Kata penyeimbang sendiri sebenarnya sudah bisa dipahami oleh siapa saja yang ingin membacanya. Tidak perlu memaksa agar terlihat jelas. Kita cukup menghargainya,” tegasnya.

Sikap kritis juga diungkapkan oleh Partai NasDem. Sekretaris Jenderal NasDem Ahmad Sahroni menanggapi mengenai sikap politik PDIP yang dinilai tidak jelas terhadap pemerintah.

Ia menyatakan bahwa PDIP seharusnya bersikap keras jika benar-benar berada dalam posisi oposisi.

“Begini. Jadi jika PDIP lembut, maka harus beroposisi. Jangan hanya ingin senang saja, tapi saat susah tidak mau seperti itu,” kata Sahroni.

Wakil Ketua Komisi III DPR ini menekankan bahwa jika PDIP ingin berada di luar pemerintah, maka harus menjadi oposisi yang jelas.

“Jangan dianggap sebagai sesuatu yang bisa dimainkan seolah-olah mendukung, tetapi ketika kondisi pemerintah sedang sulit, dia menyerang pemerintah dengan keras,” kata Sahroni.

Melengkapi pandangan tersebut, Partai Demokrat menganggap posisi politik PDIP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga saat ini belum tampak jelas di mata masyarakat.

Ketua Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyampaikan, yang paling penting bukan hanya tentang apakah mendukung atau tidak mendukung pemerintah, tetapi bagaimana sikap tersebut disampaikan dengan jelas dan terlihat dalam tindakan politik sehari-hari.

Menurut Herzaky, masyarakat berhak mengetahui dengan jelas apakah PDIP terlibat langsung dalam pemerintahan atau berada di luar sebagai pihak yang menjaga keseimbangan.

“Silakan saja mengambil sikap, yang terpenting adalah komunikasi harus jelas. Sebenarnya posisinya berada di dalam atau di luar pemerintahan. Selanjutnya, pelaksanaannya juga harus terlihat,” kata Herzaky, Sabtu (20/6/2026).

Herzaky menyebutkan bahwa Partai Demokrat memiliki pengalaman selama sembilan tahun berada di luar pemerintahan dan secara terus-menerus menjalankan peran pengawasan dengan memberikan kritik maupun apresiasi terhadap kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu, menurutnya, masyarakat dapat dengan mudah memahami posisi Partai Demokrat ketika berada dalam oposisi.

“Kami sebelumnya jelas berada di luar pemerintahan. Jika ada kebijakan yang kami anggap tidak tepat, kami kritik dengan tegas. Jika baik, kami memberikan apresiasi. Masyarakat mengetahui posisi kami sebagai partai penyeimbang,” katanya.