Parodi Kopdes Viral di Media Sosial, Menkop: Ini Masukan Berharga

Jakarta, IDN Times – Menteri Koperasi Ferry Juliantono menanggapi maraknya konten parodi terkait Koperasi Desa Merah Putih/Kampung Nelayan Merah Putih yang beredar di media sosial. Konten-konten tersebut menggambarkan bagaimana calon manajer Kopdes akan menjalankan tugasnya jika nanti mengelola koperasi.

Selain itu, konten tersebut juga mengkritik keberadaan titik K0ppopdes yang terletak jauh dari pemukiman penduduk. Misalnya, terdapat di tengah persawahan atau area stone garden, Kabupaten Bandung Barat.

Ferry menganggap isi parodi tersebut memiliki maksud yang baik. Masyarakat dianggap ingin mengingatkan pemerintah tentang keberadaan Kopdes.

“Di era media sosial, biasanya mereka memiliki niat yang baik. Mereka mengingatkan kita bahwa ada hal-hal yang perlu dievaluasi. Masukan-masukan tersebut tentu akan kami jadikan sebagai pertimbangan dalam melihat situasi,” kata Ferry di Istana Kepresidenan, Selasa, 7 Juli 2026.

Namun, menurutnya tidak semua kantor desa yang telah berdiri jauh dari pemukiman penduduk. Ia menyebutkan bahwa kantor desa yang terletak di daerah terpencil hanya sedikit saja.

“Tetapi, karena viral (seolah-olah banyak). Ini sedang kami cari solusinya,” kata menteri yang juga anggota Partai Gerindra tersebut.

1. YLBHI mencatat bahwa pembangunan fisik Kopdes dilakukan tanpa melibatkan warga dalam proses konsultasi

Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, telah terdapat 37.300 Kopdes yang telah memenuhi kriteria legalitas. Pemerintah terus mempercepat pembangunannya agar mencapai target nasional.

Namun, tindakan tersebut mendapat kritikan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Hal ini karena mereka menganggap ada banyak ketidakwajaran dalam pembangunan fisik toko dan gudang koperasi. Di beberapa lokasi, pembangunan dianggap dilakukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kelayakan ekonomi yang cukup.

Terdapat bangunan yang dilaporkan berada jauh dari pusat kegiatan masyarakat, sulit diakses, bahkan menghadap langsung ke bangunan sejenis. Pola ini menunjukkan bahwa fokus program lebih condong pada pencapaian angka, upacara, dan proyek pembangunan daripada penguatan lembaga koperasi,” ujar Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur dalam pernyataannya, dikutip Rabu (8/7/2026).

Selain itu, perubahan dalam pembangunan fisik Kopdes berpindah ke isu kepemilikan tanah, ruang tinggal, serta fasilitas umum masyarakat. Di beberapa wilayah, rencana maupun pembangunan gerai Kopdes menimbulkan penolakan, karena memanfaatkan lahan yang selama ini digunakan sebagai ruang bersama.

Sebagai contoh, koperasi didirikan di atas lapangan desa, fasilitas olahraga, area sekolah, hingga lahan yang dikuasai warga. Hal ini menunjukkan bahwa program koperasi merupakan proyek fisik yang mampu memperkuas penggunaan ruang warga tanpa adanya persetujuan yang sah.

2. YLBHI mengajak Prabowo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Kopdes Merah Putih

Berdasarkan beberapa hal yang mencurigakan, YLBHI mengharapkan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Kopdes Merah Putih. Selain itu, pendekatan hierarkis dalam pembentukan koperasi perlu dihentikan.

“Pemerintah juga perlu menghentikan seluruh bentuk keterlibatan TNI dalam berbagai aspek seperti koperasi, ekonomi desa, perekrutan, pelatihan, pendampingan, pengamanan, serta pengelolaan program KDMP/KKMP,” ujar Isnur.

YLBHI juga meminta Komnas HAM, Ombudsman RI, DPR RI, dan lembaga pengawas terkait untuk melakukan penyelidikan mandiri mengenai kematian peserta pelatihan calon manajer koperasi.

3. Ribuan calon manajer Kopdes mulai memulai tugas mereka pada awal Agustus 2026

Meskipun menerima banyak kritik dari masyarakat, pemerintah tetap bersikeras. Program tersebut terus berjalan. Bahkan, Kementerian Koperasi menargetkan 30 ribu manajer Kopdes mulai bekerja sejak Agustus 2026. Para pelaku telah menyelesaikan pelatihan bela negara yang diadakan oleh Kementerian Pertahanan serta pelatihan manajerial.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa seluruh peserta diharapkan menyelesaikan pelatihan pada awal Agustus. Setelah itu, mereka akan langsung ditempatkan di Kopdes Merah Putih di wilayah yang pembangunan gudang, toko, dan fasilitas pendukungnya sudah selesai.

“Maka, insyaallah pada awal Agustus nanti mereka telah selesai mengikuti pelatihan dan langsung kami tempatkan di seluruh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang juga berbarengan dengan pembangunan fisik gudang gerai serta peralatan yang telah selesai dibangun,” kata Ferry dalam konferensi pers di Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026.

Menurut Ferry, penempatan manajer akan disesuaikan dengan wilayah asal setiap peserta. Pemerintah menargetkan mulainya proses penempatan pada minggu pertama Agustus.

“Kemudian disesuaikan dengan asal daerah masing-masing. Penempatan dimulai pada awal minggu pertama bulan Agustus,” ujarnya.

Ferry menambahkan, kebutuhan akan manajer pada tahap awal mencapai 30 ribu orang. Angka ini akan terus meningkat seiring dengan pengembangan Kopdes di berbagai wilayah.