Rembug Wargi Bahas 5 Poin Transformasi Angkot di Bandung

Ringkasan Berita:

• Forum diskusi Rembug Wargi mengupas perubahan angkot serta sistem transportasi umum di Kota Bandung.
• Syifa Maudini dari ITDP menekankan kepentingan komitmen pemerintah terhadap bantuan dana bagi operator dan penyatuan jalur.
• Dinas Perhubungan Kota Bandung mengatakan rencana perubahan telah sesuai dengan program BRT nasional dan provinsi.
• Komunitas Demokrasi Kita menyoroti pentingnya keinginan politik yang kuat dalam menghidupkan kembali transportasi umum yang stagnan sejak tahun 2013.

Jurnalis Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

Kepri KPA BERITA, BANDUNG –Masalah transportasi umum tetap menjadi tantangan perkotaan, termasuk di Kota Bandung yang memerlukan penataan dan perbaikan.

Beberapa warga, pengemudi angkot, akademisi, komunitas, serta organisasi masyarakat sipil saling bertukar pandangan sekaligus menyusun ide bersama terkait masa depan angkot dan peluang perubahannya dalam sistem transportasi publik Bandung melalui forum diskusi dengan tema Rembug Wargi, Minggu (28/6/2026) di Gedung Indonesia Menggugat, Kota Bandung, Jawa Barat.

Syifa Maudini dari Transport Associate di Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, mengakui bahwa perubahan angkot harus dilakukan secara menyeluruh dan memerlukan komitmen dari pemerintah. Ia juga menekankan bahwa makna menyeluruh tersebut mencakup jaringannya, di mana diperlukan penyesuaian rute, karena angkot sebagai pendukung bus rapid transit (BRT) harus disesuaikan agar tidak saling tumpang tindih.

“Lalu, transformasi sistemnya. Harus ada sistem yang mendukung misal transisi rerouting tetapi tidak ada dukungan bagi operatornya. Sementara jika operator pasti akan mencari rute yang menguntungkan mereka yang memiliki banyak permintaan. Jadi, memang harus ada bantuan dari pemerintah. Jika ingin rutenya merata di seluruh Bandung, ya harus ada bantuan berupa subsidi untuk operator yang menjalankannya,” katanya di Gedung Indonesia Menggugat, Minggu (28/6/2026).

Syifa menambahkan, perubahan dari segi infrastruktur yang harus lengkap, seperti adanya halte dan akses. Saat ini, halte sudah tersedia tetapi aksesnya (trotor) belum ada, sehingga menyulitkan dalam proses transformasi. Hal ini memerlukan dukungan melalui pentingnya koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah, misalnya Dinas Perhubungan dengan Dinas Pekerjaan Umum.

“Pada akhirnya, diperlukan koordinasi yang baik dengan provinsi. Provinsi sudah memiliki BRT, maka kota Bandung harus bersedia mendukung sistem tersebut melalui layanan penghubungnya. Dengan demikian, saling melengkapi bukan saling bersaing. Mereka perlu memiliki visi yang sama untuk menyediakan transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Syifa juga meminta komitmen pemerintah yang paling mendasar agar dapat memasukkan hal tersebut ke dalam rencana aksi pemerintah dan anggarannya, sebelum nantinya diwujudkan dalam kebijakan pendukung. Ia memberikan contoh, wilayah-wilayah yang berhasil seperti Jakarta, Semarang, dan Surakarta, di mana pemerintahnya bersedia mengawal meskipun prosesnya tidak mudah, mulai dari negosiasi, sosialisasi kepada operator, dan lain sebagainya.

“Operator saat ini hanya beroperasi dengan izin pemerintah. Sementara di sistem yang baru, terdapat pembayaran berdasarkan jarak tempuh. Hal-hal seperti ini perlu benar-benar dijelaskan manfaat apa yang bisa diperoleh operator,” katanya sambil menegaskan pemerintah perlu bersikap serius dan berani.

Ia menyesali ketidakhadiran Wali Kota Bandung, M Farhan dalam forum diskusi ini. Sebenarnya, lanjut Syifa, jika Farhan hadir maka diskusi ini akan lebih dinamis karena masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhannya dan secara langsung didengar, mengingat urgensi penyediaan angkot sebagai transportasi publik di Bandung sangat tinggi.

Baru saja, saya ingin menyampaikan bahwa mobilitas merupakan bagian dari kehidupan setiap warga Bandung, siapa pun mereka. Transportasi umum adalah kewajiban pemerintah. Dan mengapa transportasi umum, karena ini moda yang inklusif di mana seluruh warga dengan berbagai tingkat pendapatan dapat mengaksesnya. Jadi, harapan tersebut agar walikota datang agar semua pesan tersampaikan dan diterima dengan baik,” katanya.

Kepala Seksi Pengelolaan Angkutan di Dinas Perhubungan Kota Bandung, Santi Prianti menyampaikan bahwa harapan masyarakat dan berbagai pihak dalam diskusi ini telah sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Bandung. Ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Pemkot Bandung dalam menyelesaikan masalah transportasi selama beberapa tahun terakhir.

“Melalui program BRT yang diinisiasi oleh Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, serta kota/kabupaten lainnya di Bandung Raya bersama-sama mengembangkan sistem transportasi umum yang andal dan terintegrasi, baik dalam hal rute, sistem pembayaran, maupun infrastrukturnya. Jadi, alhamdulillah memang sudah sesuai dengan rencana kami,” kata Santi.

Ia juga menyampaikan bahwa komitmen Pemkot Bandung, khususnya Wali Kota Bandung, M Farhan didasarkan pada beberapa pertemuan yang sangat fokus terhadap transportasi umum. Pemkot Bandung juga bekerja sama dengan Pemprov Jabar dan daerah lainnya, termasuk mempertimbangkan dampak dari berbagai pembangunan tersebut.

Ditanyakan mengenai rencana pengalihan jalur, Santi menyatakan bahwa hal tersebut masih dalam proses pembahasan dan penelitian akhir. Saat ini, katanya, pihaknya masih fokus pada perencanaan BRT serta layanan pendukungnya.

Perwakilan organisasi Demokrasi Kita, Manda menyatakan bahwa tim Demokrasi Kita merasa penting untuk melibatkan masyarakat dalam membahas isu transportasi. Mengingat masalah angkot sudah berlangsung lama dan perlu diperbarui, termasuk model bisnisnya yang harus diubah.

Sejak era Ridwan Kamil menjadi wali kota Bandung pada 2013, kami pernah menciptakan inisiatif bernama Angkot Day. Namun, dari tahun 2013 hingga saat ini, tidak ada perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, tahun ini bersama Demokrasi Kita, kami berusaha mengambil pendekatan yang berbeda, tidak hanya melibatkan komunitas dan masyarakat, tetapi juga pihak-pihak terkait, karena ternyata setelah berdiskusi, para pemangku kepentingan memiliki tujuan yang sama, namun ada kendala yang perlu kami ketahui,” katanya.

Tim Demokrasi Kita melakukan sebuah penelitian mengenai alasan mengapa gerakan-gerakan di Kota Bandung sering tidak berkembang, padahal apa yang kurang? Terdapat banyak orang kreatif, banyak kampus, serta komunitas yang juga cukup banyak. Namun, tampaknya hanya kebutuhan akan transportasi publik yang baik yang selama ini diharapkan tetapi belum tercapai.

“Kami melihat mungkin adanya ketidaktertarikan dalam kebijakan. Namun, jika kita hanya mengandalkan keinginan politik saja, akan sulit, maka asumsi berikutnya perlu diuji melalui eksperimen dengan tekanan dari masyarakat agar keinginan politik menjadi lebih mendesak. Itulah alasan kami mendirikan forum ini yang dikenal sebagai Rembug Wargi, karena kami ingin mendorong keinginan politik,” katanya.

Aliyah temannya menambahkan, dengan menggunakan format Rembug Wargi, tim Demokrasi Kita sebagai organisasi yang fokus ingin mencoba bagaimana berdemokrasi di luar pemilu. Sebab, demokrasi yang terbayang biasanya adalah partisipasi warga di bilik suara setiap lima tahun sekali. Padahal, isu-isu publik seperti transportasi, kemacetan, ekonomi, sampah, dan sebagainya dihadapi setiap hari.

Konsep Demokrasi Kita mengacu pada bagaimana partisipasi masyarakat terwujud di luar pemilihan umum. Oleh karena itu, sesi-sesi Rembug Wargi seperti ini

yaitu cara kami menyampaikan kepada pemerintah kalian bahwa kami mengawasi secara rutin melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, bukan hanya kegiatan tersebut tetapi juga melalui strategi-strategi advokasi di luar yang bertujuan untuk memberikan tekanan publik,” katanya

Ia menekankan bahwa perubahan sosial harus berlangsung secara dua arah, contohnya pemerintah menyampaikan konsep, menawarkan kebijakan, serta berkomitmen dalam anggaran. Di sisi lain, masyarakat perlu berkontribusi dengan memberikan ide, melakukan kajian mandiri, dan melibatkan akademisi dalam menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara dalam sistem demokrasi.

“Kami akan terus menyelenggarakan pertemuan warga berikutnya hingga harapan tersebut tercapai. Terdapat lima poin perubahan angkot yang kami ajukan, pertama yaitu melepaskan para sopir angkot dari sistem setoran. Dengan demikian, para sopir tidak perlu menyetor uang sehingga mereka harus diberi gaji. Gaji tersebut tidak diberikan oleh pemerintah, melainkan oleh operator atau koperasi. Jadi, skemanya pemerintah membayar jasa koperasi dalam menjalankan layanan transportasi umum. Dari dana yang dibayarkan pemerintah, koperasi memberikan gaji kepada sopir, sehingga ada kepastian anggaran yang membuat sopir tidak perlu menyetor.” katanya.

Kedua, setelah pembayaran pasti diberikan, masyarakat dan pemerintah dapat meminta adanya pertukaran berupa standar layanan yang disetujui, artinya sopirnya harus mengikuti SOP, seperti menggunakan seragam, tidak diperbolehkan merokok, serta angkot harus bersih dan tarifnya tetap.

“Ketiga, BRT akan hadir. Perlu dilakukan integrasi antara angkot dengan BRT. Jadi, jangan dirancang secara terpisah, tetapi harus dirancang secara menyeluruh dan terpadu. Ketika ketiga hal tersebut berjalan, maka diperlukan adanya otoritas yang mengurus hal ini. Hal ini kembali kepada wali kota ingin bagaimana bentuk otoritasnya. Di Jakarta misalnya ada yang disebut Konsorsium atau di tempat lain memiliki istilah yang berbeda,” katanya.

Terakhir, diperlukan partisipasi masyarakat dari berbagai elemen dalam merencanakan ini, termasuk mengajak diskusi dengan koperasi angkot.

Lima poin ini adalah yang kami tekankan. Insyaallah, jika kelima hal tersebut tercapai, Bandung akan memiliki sistem transportasi umum yang lengkap dan berjalan dengan baik. Hal ini memerlukan seorang pemimpin yang memiliki kemauan politik,” ujar Aliyah. (*)