Jokowi Tendang Kepala Kerbau di Lampung: Reaksi Politikus Banteng dan Pembelaan Kader Gajah

Kepri KPA NEWS –– Peristiwa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menapak kepala kerbau saat menerima gelar adat Lampung memicu perdebatan di kalangan masyarakat.

Setelah menyebar di media sosial, upacara adat tersebut kini memicu perdebatan antara anggota Partai PDI Perjuangan (PDIP) dan pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dalam konteks penjelasan bahwa ritual ini merupakan bagian dari tradisi adat Lampung.

Kejadian tersebut berlangsung ketika Jokowi menerima gelar kehormatan adat dari lima kerajaan adat di Kedaton Keagungan Lampung, pada Sabtu (27/6/2026).

Pada salah satu acara, Jokowi terlihat meletakkan salah satu kakinya di atas kepala kerbau, kemudian berfoto bersama tokoh-tokoh adat.

Potongan video dan gambar proses tersebut kemudian menyebar dengan pesat di media sosial.

Banyak netizen meragukan makna di balik upacara tersebut, bahkan menghubungkannya dengan dinamika politik nasional serta lambang-lambang partai-partai.

Tafsir Politikus Partai Banteng

Anggota PDIP, Guntur Romli, merespons beredarnya foto Jokowi tersebut.

Diketahui bahwa PDIP dengan logo berbentuk banteng moncong putih, merupakan partai mantan Presiden Jokowi. Mantan Gubernur Jakarta dan Wali Kota Solo tersebut dipecat oleh PDIP menjelang akhir masa jabatannya sebagai Presiden RI pada periode kedua.

Guntur menganggap kepala kerbau yang diinjak Jokowi sebagai lambang dari para pendukung setia Jokowi.

“Kepala kerbau yang diinjak menggambarkan para pendukung Jokowi dan PSI yang terlena di balik sikap seorang raja, padahal yang terjadi adalah ambisi kekuasaan tanpa batas bagi keluarga Jokowi,” kata Guntur kepada Kompas.com, Minggu (28/6/2026).

Guntur menyampaikan, tindakan Jokowi dalam foto tersebut, yaitu menendang kepala kerbau, semakin memperkuat kebenaran disertasi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Disertasi Hasto, menurut Guntur, menggambarkan bahwa Jokowi menciptakan identitas kepemimpinannya sebagai gabungan dari tiga elemen populisme otoriter, yang menggabungkan feodalisme dengan memandang dirinya sebagai seorang raja.

“Populisme yang mengedepankan pembagian amplop dan sembako demi menarik simpati rakyat, serta sifat Machiavelianisme yang menjadikan kekuasaan sebagai segala-galanya,” jelas Guntur.

“Tidak mengherankan meskipun telah menjabat Presiden selama dua periode dan menjadikan putranya Gibran sebagai Wakil Presiden melalui intervensi Mahkamah Konstitusi, serta menantunya Bobby sebagai Gubernur Sumatera Utara, serta Kaesang sebagai Ketua Umum PSI,” tambahnya.

Partai Gajah Membela

Di sisi lain, Ketua DPP PSI Bestari Barus memberikan penjelasan terkait foto Jokowi yang menyebar luas di media sosial dengan posisi menginjak kepala kerbau.

Sebagai informasi, Jokowi yang dipecat oleh PDIP kini bergabung dengan PSI. Ia mulai memakai atribut partai yang memiliki logo gajah tersebut.

PSI juga dikepalai oleh putra termuda Jokowi, yaitu Kaesang Pangarep.

Bestari mengatakan, Jokowi sedang menerima penghargaan adat dari Lampung, salah satu prosesinya adalah dengan menendang kepala kerbau.

“Mengapa posisinya begitu? Itu adalah bagian dari adat istiadat kita, yaitu bagian dari kebudayaan. Dan tidak mungkin Pak Jokowi melakukan hal-hal yang melampaui batas adat istiadat tersebut,” kata Bestari kepada wartawan, Minggu (28/6/2026).

Oleh karena itu, Bestari membela Jokowi dari orang-orang yang mengkritiknya. Ia menyatakan bahwa mereka yang mengkritik Jokowi justru sedang merendahkan budaya tersebut, karena memahami makna berbeda dari foto Jokowi yang melangkahi kepala kerbau.

Ia menegaskan bahwa tidak ada niat sengaja dari Jokowi dalam menginjak kepala kerbau, melainkan hanya menjalankan budaya adat.

Bestari berpendapat, jika politikus PDIP Guntur Romli bukan berasal dari Lampung, maka sebaiknya dia menghubungi pengurus PDIP di Lampung terlebih dahulu sebelum memberikan komentar.

Bestari juga mengira Guntur hanya diperintahkan orang lain untuk memberikan komentar tentang foto Jokowi yang menginjak kepala kerbau. Selain itu, menurut Bestari, acara penganugerahan gelar kehormatan Jokowi bukan termasuk dalam kegiatan PSI di Lampung.

“Ya, itu para tokoh masyarakat setempat yang mengundang. Jadi Pak Jokowi diberi atribut, diberi gelar seperti baginda dan sebagainya, lalu ada seseorang yang merendahkan adat istiadat Lampung. Kader PDI-P juga. Kan sangat tidak bijaksana. Jangan asal memberikan predikat-predikat seperti itu,” katanya.

Baca berita Kepri KPA NEWS – lainnya di Google News atau langsung ke halaman Indeks Berita