Sikap Politik PDIP Harus Dihormati, Aksi Kader di Jalan Dinilai Wajar

Sikap Kritis PDIP sebagai Bagian dari Dinamika Politik Demokratis

Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan pandangan terkait sikap kritis yang diambil oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut PAN, sikap tersebut merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi, dan harus dihormati sebagai bagian dari proses politik yang sehat.

Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum PAN, menegaskan bahwa PDIP memang tidak memiliki anggota yang ditempatkan dalam Kabinet Presiden Prabowo. Hal ini membuat posisi partai tersebut berada di luar pemerintahan, sehingga menjadi wajar bagi mereka untuk memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

“Sikap politik PDIP mesti dihormati karena justru menjadi keuntungan bagi demokrasi. Di DPR, ada kekuatan penyeimbang yang menjadi mitra kritis pemerintah,” ujar Viva saat diwawancarai. Ia menekankan bahwa kritik yang dilontarkan PDIP seharusnya dimaknai sebagai masukan yang konstruktif, bukan destruktif.

PAN menilai bahwa kritik yang disampaikan PDIP bersifat mendukung kebijakan yang benar, mengoreksi kebijakan yang tidak tepat, serta memberikan solusi alternatif. Dengan demikian, PDIP dianggap sebagai partai yang tetap menjalankan perannya sebagai pengawas dan penyeimbang dalam sistem pemerintahan.

Terkait aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kader PDIP, Viva menilai hal tersebut sebagai cerminan dari posisi partai yang berada di luar pemerintahan. Ia menegaskan bahwa jika ada kader PDIP yang turun ke jalan melakukan demonstrasi, itu adalah hal yang wajar, sebagai bentuk sikap tegas yang diambil oleh partai tersebut.

Selain itu, Viva juga meyakini bahwa situasi politik di parlemen saat ini tetap kondusif dan berjalan sesuai fungsinya. Ia optimis bahwa pemerintahan akan efektif, DPR dapat menjalankan fungsi pengawasan, sementara netizen, media, dan masyarakat sipil bisa menjalankan perannya sebagai kontrol organik dan mandiri.

Tantangan dan Desakan dari Partai Koalisi Pemerintah

Di tengah dinamika tersebut, beberapa partai koalisi pemerintah mulai menyoroti langkah PDIP. Mereka menilai bahwa sikap PDIP yang cenderung abu-abu memicu ketegangan dalam lingkungan politik.

Contohnya, Andi Widjajanto, politikus PDIP, terlihat hadir dalam aksi demonstrasi mahasiswa di Bundaran HI pada 12 Juni 2026. Aksi tersebut menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM, harga bahan pokok, serta tuntutan pencabutan UU Polri dan hentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih.

Selain itu, mobil Fortuner milik kerabat kader PDIP juga dikaitkan dengan eks Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto. Tiyo sering mengkritisi kebijakan pemerintahan Prabowo, sehingga membuat PDIP semakin terlibat dalam polemik tersebut.

Beberapa partai koalisi pemerintah seperti PKB dan NasDem kemudian meminta PDIP untuk lebih tegas dalam menentukan posisi politiknya. Jazilul Fawaid, Wakil Ketua Umum PKB, menyarankan agar PDIP mengambil sikap yang jelas, baik sebagai oposisi maupun partai pendukung.

“Harap mengambil sikap yang tegas saja ya. Di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu,” ujar Gus Jazil. Sementara itu, Ahmad Sahroni dari NasDem meminta PDIP bersikap ksatria jika ingin menjadi oposisi.

Pandangan dari Partai Lain

Sementara itu, Partai Golkar melalui Muhammad Sarmuji menyatakan bahwa pihaknya menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang. Meski begitu, ia menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada masyarakat.

“Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai,” ujar Sarmuji.

Di sisi lain, Partai Demokrat melalui Herzaky Mahendra Putra menekankan pentingnya komunikasi politik yang jelas kepada publik. Ia menilai bahwa PDIP perlu memperjelas posisi partai, apakah berada di dalam atau di luar pemerintahan.

Herzaky juga mengingatkan bahwa Demokrat memiliki pengalaman selama sembilan tahun berada di luar pemerintahan, dan secara konsisten menjalankan fungsi kontrol dengan memberikan kritik maupun apresiasi terhadap kebijakan pemerintah.

“Kami dulu jelas berada di luar pemerintahan. Kalau ada kebijakan yang kami nilai kurang tepat, kami kritik secara tegas. Kalau baik, kami apresiasi. Publik tahu posisi kami sebagai partai penyeimbang,” ujar dia.