Jadwal Demo Mahasiswa Hari Ini di Jakarta, Aksi Berlangsung di Gedung DPR dan Patung Kuda

Ringkasan Berita:

• Demonstrasi mahasiswa kembali memperlihatkan kegiatannya di Jakarta, Selasa (30/6/2026).
• Aksi unjuk rasa berlangsung di Gedung DPR, Patung Kuda, serta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
• Mahasiswa meminta pengurangan harga bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok, penghentian program MBG serta Koperasi Merah Putih, peninjauan anggaran APBN, serta menolak adanya militerisme dalam lingkungan sipil.
• Petugas kepolisian menyiagakan 1.231 personel dalam rangka pengamanan

Kepri KPA NEWS –– Aksi mahasiswa kembali memperkaya suasana Jakarta pada Selasa (30/6/2026).

Beberapa kelompok mahasiswa dan organisasi masyarakat rencananya akan mengadakan aksi demonstrasi di berbagai lokasi, termasuk di depan Gedung DPR/MPR RI, kawasan Patung Kuda, serta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Tindakan tersebut merupakan bagian dari rangkaian protes yang berlangsung sepanjang bulan Juni 2026 di berbagai wilayah, termasuk Bandung, Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, serta kota-kota lainnya.

Dalam berbagai aksi yang dilakukan, mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan, mulai dari penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok, penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Merah Putih, evaluasi penggunaan APBN, hingga penolakan terhadap militerisme dalam ranah sipil.

Aksi diadakan di Berbagai Lokasi Jakarta

Pada hari ini, aksi demonstrasi akan dimulai oleh Gerakan Pemuda Marhaenis Maluku Utara yang direncanakan mengadakan protes di depan Gedung DPR RI, Senayan.

Aksi tersebut direncanakan akan dimulai pukul 10.00 WIB.

Di sisi lain, Front Rakyat dan Mahasiswa Madani Seluruh Indonesia akan melakukan aksi di wilayah Patung Kuda, Gambir.

Aksi yang dilaksanakan di tempat tersebut direncanakan dimulai pukul 13.00 WIB.

Selain dua lokasi tersebut, kegiatan juga akan dilakukan oleh Relawan Peduli Nadiem di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Aksi tersebut direncanakan dimulai pada pukul 09.00 WIB.

“Pukul 09.00 WIB, aksi demonstrasi dilakukan oleh Kelompok Relawan Peduli Nadiem di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, dalam pernyataan resminya, Selasa (30/6/2026).

Ribuan Personel Gabungan Disiagakan

Untuk memastikan kelancaran aksi demonstrasi, pihak kepolisian menurunkan total 1.231 personel gabungan.

Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian aksi demonstrasi berjalan dengan aman, teratur, dan kondusif serta menghindari kemungkinan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kepala Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, menyatakan bahwa pihak kepolisian akan menerapkan pengaturan lalu lintas secara situasional di sekitar area aksi.

Pengalihan lalu lintas kendaraan akan dilakukan dengan memperhatikan situasi di lapangan serta jumlah peserta demonstrasi.

Dengan munculnya beberapa aksi demonstrasi di pusat ibu kota, pihak kepolisian menghimbau warga untuk menjauhi jalan-jalan di sekitar tempat penyelenggaraan unjuk rasa guna mengurangi risiko kemacetan.

“Warga dapat mencari jalur alternatif lain selama aksi demonstrasi berlangsung,” ujar Iptu Erlyn.

Masyarakat yang akan melakukan kegiatan di kawasan Senayan, Gambir, atau Jakarta Pusat diminta menyesuaikan jalur perjalanan serta mengikuti informasi lalu lintas agar terhindar dari kemacetan selama kejadian berlangsung.

Demo di Berbagai Daerah RI

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Buleleng melakukan demonstrasi di depan Gedung DPRD Buleleng, Senin (29/6/2026). Mereka menyampaikan berbagai isu nasional dan lokal yang dinilai belum mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Pengawasan di lokasi, para peserta aksi tiba di Kantor DPRD Buleleng sekitar pukul 10.50 Wita menggunakan sepeda motor sambil membawa bendera organisasi, antara lain Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Di depan gedung DPRD, para mahasiswa memasang spanduk besar dengan tulisan “#Indonesia Membutuhkan Perubahan” dan “Buleleng Membutuhkan Kejelasan” sebagai bentuk penyampaian aspirasi.

Selain itu, mereka juga membawa beberapa poster yang berisi kritik terhadap berbagai isu, seperti dengan tulisan “Titik Nol Elit Jalan Sulit” dan “MBG Elit Gaji Guru Sulit”.

Aksi berlangsung dengan pengawasan dari aparat kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Pecalang yang berjaga di beberapa titik sekitar Gedung DPRD Buleleng guna memastikan jalannya demonstrasi berjalan lancar dan kondusif.

Mahasiswa Berikan Perhatian Kepada Kesejahteraan Guru dan Program MBG

Di dalam pidatonya, perwakilan PMII, Nurhayati, mengangkat isu kesejahteraan guru yang dianggap belum menjadi prioritas pemerintah.

Ia menyampaikan bahwa masa depan suatu bangsa bergantung pada generasi muda, namun kesejahteraan para pendidik masih jauh dari yang diharapkan.

Nurhayati bahkan menyebutkan besarnya penghasilan guru honorer dengan istilah “gaji guru kecil-kecil” yang direspons dengan sorakan dari peserta aksi.

Namun, ia menegaskan pihaknya tidak menentang Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), tetapi meminta pelaksanaannya diperbaiki.

“Guru seharusnya fokus pada tugas pendidikannya, bukan mengurusi urusan pribadi,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa anggaran MBG harus benar-benar sampai kepada yang berhak menerimanya.

“Pastikan setiap rupiah yang dialokasikan untuk MBG sampai kepada anak-anak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Jika anggarannya disalahgunakan, bukan hanya anggarannya yang terganggu, tetapi juga kualitas gizi anak-anak,” tegasnya.

Selain pendidikan, Nurhayati juga menyoroti ketidakseimbangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Ia menghargai pengelolaan kawasan Titik Nol Singaraja, tetapi meminta pemerintah agar tidak melupakan kondisi infrastruktur di desa yang masih banyak mengalami kerusakan.

Menurutnya, jalan desa yang rusak setiap hari digunakan oleh pelajar, guru, dan warga masyarakat sehingga segera memerlukan perhatian.

Ketua HMI Buleleng, Didit Kurniadin, menyatakan aksi ini dilakukan guna memperjuangkan harapan rakyat yang dianggap belum terwadahi dalam kebijakan pemerintah.

Menurutnya, kebijakan pemerintah saat ini lebih condong menguntungkan para pemodal dan kalangan elit politik daripada rakyat biasa.

Didit berpendapat bahwa anggaran negara sebaiknya lebih difokuskan pada sektor pendidikan agar kesejahteraan masyarakat meningkat dan jumlah siswa yang putus sekolah bisa diminimalisir.

Ia juga menyampaikan penyesalan atas ketidakhadiran satu pun anggota DPRD Buleleng yang menemui para peserta aksi.

“Kami telah bersuara keras, namun tidak dihiraukan oleh wakil rakyat. Kritik bukanlah kesalahan, kritik merupakan hak masyarakat yang diatur dalam undang-undang,” tegasnya.

Mahasiswa berharap bisa berjumpa langsung dengan Ketua DPRD Buleleng guna menyampaikan permintaan mereka.

Selain itu, Didit mempertanyakan tindakan lanjut dari aspirasi yang pernah disampaikan oleh Aliansi Cipayung Plus Buleleng pada tahun sebelumnya.

Ia memberikan kesempatan selama seminggu kepada DPRD Buleleng untuk menanggapi permintaan tersebut. Jika tidak ada tindakan lebih lanjut, mahasiswa rencananya akan kembali melakukan demonstrasi dengan jumlah peserta yang lebih banyak.

Pada aksi tersebut, Aliansi Cipayung Plus Buleleng mengajukan 12 tuntutan yang terdiri dari tujuh isu nasional dan lima isu lokal.

Di tingkat nasional, para mahasiswa menuntut pemerintah untuk menerapkan Pasal 33 UUD 1945, menyediakan 19 juta kesempatan kerja, membersihkan kabinet dari para menteri yang dianggap tidak kompeten, mengubah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), menolak perubahan Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri, memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, serta lingkungan, memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, hingga menghentikan tindakan hukum terhadap ruang sipil.

Sementara di Buleleng, para mahasiswa meminta transparansi dalam proyek Bandara Bali Utara, penanganan krisis lingkungan di TPA Bengkala, penghentian kebijakan pajak yang dianggap memberatkan UMKM dan pemilik kafe lokal, peningkatan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, penerangan jalan umum (PJU), serta saluran air, dan perlindungan lahan subak dari perubahan fungsi.

Menanggapi tindakan tersebut, Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Buleleng, I Nyoman Toya, menyampaikan permintaan maaf karena pimpinan maupun anggota DPRD tidak bisa bertemu dengan massa aksi.

Menurutnya, ketidakhadiran para anggota legislatif terjadi bersamaan dengan Hari Purnama, sehingga sebagian besar dari mereka mengikuti acara keagamaan.

Namun demikian, Toya memastikan seluruh aspirasi mahasiswa akan disampaikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Buleleng.

“Kami sebagai Sekretariat DPRD pasti akan menyampaikan seluruh tuntutan atau aspirasi yang telah kalian sampaikan, baik secara lisan maupun tertulis, kepada pimpinan dan anggota DPRD,” katanya.

Di sisi lain, Belasan mahasiswa dari Universitas Ibn Khaldun (UIKA) melakukan aksi protes di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Senin (29/6/2026) sore. Aksi tersebut sempat memanas setelah seorang petugas kepolisian diduga memberi pukulan kepada seorang mahasiswa menggunakan topinya saat demonstrasi berlangsung.

Tindakan tersebut juga memengaruhi lalu lintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Petugas kepolisian menutup sementara jalur jalan dan mengarahkan arus kendaraan selama aksi demonstrasi berlangsung.

Setelah kegiatan selesai sekitar pukul 18.00 WIB, jalan kembali dilewati dan kondisi lalu lintas kembali normal.

Massa Berupaya Menerobos Menuju Istana Bogor

Selama kegiatan berlangsung, para mahasiswa berusaha bergerak ke depan Istana Bogor guna menyampaikan pendapat mereka.

Namun, tindakan massa dihentikan oleh aparat kepolisian yang sudah berada di lokasi.

Di baris depan terdapat beberapa anggota polisi wanita (Polwan) yang membentuk penghalang untuk menghentikan arus massa.

Kondisi semakin memburuk setelah terjadi dorong-mendorong antara mahasiswa dan petugas kepolisian.

“Perubahan, perubahan, perubahan,” teriak para mahasiswa sambil terus mendorong barisan polisi.

Petugas Diduga Meninju Mahasiswa Dengan Helm

Sementara terjadi dorongan-dorongan saling, seorang petugas polisi laki-laki diduga mengalami emosi yang memuncak.

Ia kemudian meninju seorang mahasiswa dengan menggunakan topi dua kali, lalu akhirnya ditarik oleh petugas polisi lainnya.

“Woi woi,” teriak mahasiswa.

Mahasiswa yang berada di lokasi menyatakan bahwa mereka tidak menerima tindakan tersebut dan berseru akan melaporkan ke polisi terkait dugaan pukulan yang terjadi selama demonstrasi.

Bawa Tujuh Tuntutan

Pada aksi tersebut, mahasiswa UIKA menyampaikan tujuh tuntutan yang mereka anggap mendesak untuk segera ditangani oleh pemerintah.

Berikut adalah tujuh tuntutan yang diajukan:

• Menghapus dan meninjau secara menyeluruh UU Polri yang dianggap berpotensi memperluas wewenang aparat serta mengancam kekuasaan sipil dan demokrasi.
• Menghentikan berbagai bentuk pengurangan kekuatan demokrasi, pembatasan kebebasan berekspresi, tindakan hukum terhadap aktivis, dan pengurangan ruang kehidupan sipil.
• Menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok serta menerapkan kebijakan ekonomi yang mendukung rakyat, bukan hanya berpihak pada kelompok elit tertentu.
• Menghentikan pemborosan anggaran negara dan mengembalikan fokus penganggaran ke bidang pendidikan serta kesehatan sesuai dengan ketentuan konstitusi.
• Melakukan penilaian menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan transparansi, objektivitas, dan berlandaskan kepentingan masyarakat.
• Mempertahankan sistem meritokrasi dan mengatasi korupsi, kongkalikong, serta nepotisme tanpa memandang status.
• Mengelola pemerintahan dengan transparansi, bertanggung jawab, serta mematuhi prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.

Aksi unjuk rasa selesai pada pukul 18.00 WIB. Meskipun sempat terjadi ketegangan antara mahasiswa dan petugas, kondisi akhirnya stabil setelah massa berpencar dan lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman kembali lancar.