OPBM dan tantangan menciptakan budaya pengelolaan sampah di Jambi

Oleh: Osdhan Maulana, Mahasiswa Program Studi Jurnalistik Islam UIN Sulthan Thaha Jambi

KOMPASIA.COMMasalah sampah tetap menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kota Jambi.

Beberapa titik yang terdapat tumpukan sampah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah limbah, serta biaya pengangkutan yang tinggi menuju tempat pembuangan akhir (TPA) menjadi isu yang selalu muncul setiap tahun.

Di tengah situasi tersebut, kehadiran Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah mulai dari tingkat paling bawah, yaitu rumah tangga.

Program ini tidak hanya menyediakan petugas pengangkut sampah, tetapi juga membangkitkan perubahan cara berpikir masyarakat mengenai tanggung jawab terhadap limbah yang dihasilkan.

Berdasarkan wawancara dengan Yuda Trianto dari Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, masalah utama sampah bukan hanya terkait fasilitas, tetapi juga kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak lingkungan yang diakibatkannya.

Banyak penduduk masih mempercayai bahwa masalah sampah selesai setelah sampah dibuang dari rumah.

Meskipun demikian, dampak pencemaran, penyebaran penyakit, serta beban anggaran pemerintah dalam pengangkutan sampah adalah konsekuensi yang harus dihadapi bersama.

Menurut pengarang, salah satu tantangan terbesar dalam program OPBM ialah mengubah kebiasaan lama masyarakat.

Selama bertahun-tahun, masyarakat telah terbiasa membuang limbahnya ke tempat pembuangan sementara atau tempat sampah yang tersedia.

Saat pola tersebut diubah dan masyarakat mulai diminta untuk bertanggung jawab atas sampah mereka sendiri, muncul berbagai penolakan serta ketidakpahaman.

Namun, mengubah kebiasaan memang tidak pernah sederhana.

Banyak negara maju yang sekarang dianggap bersih dan teratur juga memerlukan puluhan tahun untuk menciptakan budaya disiplin dalam pengelolaan limbah.

Oleh karena itu, penolakan yang terjadi di awal seharusnya dilihat sebagai bagian dari proses penyesuaian menuju sistem yang lebih baik.

Hal yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah bahwa biaya yang diberikan kepada OPBM bukanlah pajak pemerintah, tetapi merupakan ongkos layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah.

Dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan operasional petugas, transportasi, pemilahan, hingga pengelolaan limbah.

Bahkan, terdapat konsep kerja sama yang memungkinkan masyarakat yang kurang mampu mendapatkan bantuan melalui dana yang diatur di tingkat RT.

Di sisi lain, program ini juga memiliki kemampuan untuk menciptakan kesempatan kerja baru bagi masyarakat.

Keberadaan petugas pengelola sampah yang berbasis masyarakat bisa membuka kesempatan ekonomi sambil meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka.

Perubahan yang baik mulai terlihat di beberapa area yang sebelumnya dikenal sebagai tempat penumpukan limbah.

Wilayah yang dulu menjadi tempat pembuangan sampah secara ilegal perlahan mulai menunjukkan keadaan yang lebih bersih.

Meski masih belum sempurna, perubahan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang berbasis masyarakat memiliki kesempatan untuk berhasil jika dilaksanakan secara terus-menerus.

Pada akhirnya, pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan saja.

Setiap orang yang menghasilkan limbah memiliki kewajiban yang sama dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Prinsip “sampahku adalah tanggung jawabku” harus menjadi budaya yang ditanamkan sejak saat ini.

Kota Jambi memerlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat dalam membentuk lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Sebelum mengevaluasi sebuah kebijakan berdasarkan berbagai isu yang beredar, masyarakat perlu memperhatikan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai.

Karena, perubahan menuju lingkungan yang lebih baik memang memerlukan proses, kerja sama, dan keinginan untuk menciptakan kebiasaan baru demi masa depan yang lebih bersih. (*)