Kelola 213 Titik, Dishub Batang Akui 4 Kecamatan Bebas Parkir

Ringkasan Berita:

• Dinas Perhubungan Batang mengalami kesulitan dalam mengejar target retribusi parkir tahun 2026 sebesar Rp967 juta.
• Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kemampuan parkir di tepi jalan umum di 4 kecamatan, yaitu Reban, Wonotunggal, Pecalungan, dan Kandeman.
• Akibatnya, pencapaian pada triwulan kedua hanya mencapai 26,05 persen.
• Saat ini Dinas Perhubungan hanya mengelola 213 titik yang memiliki SPK di 11 kecamatan lainnya.
• Usaha peningkatan terus dilakukan agar target PAD akhir tahun bisa tercapai.

KOMPASIA.COM, BATANG – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Batang mengungkapkan bahwa saat ini masih ada empat kecamatan yang belum memiliki kemampuan untuk menarik retribusi parkir di tepi jalan umum.

Kondisi nyata di lapangan secara otomatis menjadi salah satu tantangan besar dalam usaha mencapai target pendapatan daerah dari retribusi parkir tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp967 juta.

Kepala Divisi Lalu Lintas Dinas Perhubungan Batang, Landriyono, menyampaikan bahwa empat kecamatan pedesaan yang hingga kini belum memiliki titik parkir di tepi jalan umum, yaitu Kecamatan Reban, Wonotunggal, Pecalungan, dan Kandeman.

“Empat kecamatan yang belum maksimal potensinya adalah Reban, Wonotunggal, Pecalungan, dan Kandeman. Di kawasan tersebut belum terdapat titik-titik parkir di tepi jalan umum yang dapat dikelola,” ujar Landriyono memberikan konfirmasi kepada Tribunjateng, Minggu (21/6/2026).

Menurut penjelasannya lebih lanjut, dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Batang, pengelolaan retribusi parkir yang ditangani oleh Bidang Lalu Lintas saat ini hanya mencakup 11 kecamatan yang dianggap memiliki potensi parkir yang cukup.

Dinas Perhubungan mencatat secara lengkap bahwa terdapat 213 titik yang memiliki potensi sebagai tempat parkir dan telah memiliki Surat Perjanjian Kerja (SPK) resmi sebagai lokasi parkir di tepi jalan.

Namun, jumlah SPK tersebut ternyata tidak selalu sama persis dengan total jumlah petugas parkir yang bekerja langsung di lapangan.

“Potensinya ada 213 SPK. Jumlah jukir bisa berbeda, karena satu titik bisa dijaga oleh satu orang atau lebih dari satu jukir,” katanya menjelaskan dinamika pengawasan.

Landriyono menjelaskan, terbatasnya kemampuan parkir di beberapa kecamatan tersebut lebih disebabkan oleh kurangnya aktivitas ekonomi maupun pusat keramaian yang memenuhi syarat sebagai tempat kantong parkir tepi jalan umum.

Di Kecamatan Pecalungan, misalnya, ia memberikan contoh bahwa kegiatan parkir kendaraan masyarakat di wilayah tersebut justru lebih banyak berada di area dalam pasar tradisional. Lokasi tersebut merupakan kewenangan dari organisasi perangkat daerah (OPD) lain.

“Jika Pecalungan belum memiliki parkir di tepi jalan umum. Yang ada hanya di pasar tradisional, sedangkan pengelolaannya berada di Disperindagkop,” katanya memberikan batasan wilayah kewenangan.

Di sisi lain, keterbatasan jumlah titik parkir berdampak langsung pada pencapaian retribusi parkir hingga pertengahan tahun yang belum sesuai dengan rencana.

Pada tahap triwulan kedua tahun ini, pihak Dishub sebenarnya diharapkan mampu mencapai tingkat realisasi pendapatan sebesar 40 persen dari keseluruhan target tahunan.

Namun, sayangnya hingga saat ini, tingkat penyerapan retribusi ke kas daerah tersebut dilaporkan hanya mencapai 26,05 persen.

“Target kami dalam setahun adalah Rp967 juta. Untuk triwulan kedua seharusnya sudah mencapai 40 persen, namun hingga saat ini baru mencapai 26,05 persen,” katanya mengakui adanya keterlambatan pencapaian anggaran.

Karena hambatan struktural tersebut, Dishub berjanji akan terus berupaya memaksimalkan sumber pendapatan parkir yang sudah ada, serta mencari formulasi peraturan baru yang fleksibel untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir di seluruh Kabupaten Batang.

Landriyono berharap langkah peningkatan penggunaan ratusan titik parkir yang sudah beroperasi dapat sangat mendukung pemerintah dalam mencapai target pendapatan daerah hingga akhir tahun, sambil mempersiapkan berbagai inovasi dan terobosan untuk meningkatkan kualitas layanan parkir yang nyaman bagi seluruh masyarakat pengguna jalan. (Ito)