Misbakhun Kritik Sikap PDIP: Main Dua Kaki Tidak Elegan

Kritik terhadap Sikap Politik Partai yang Ambigu

Mukhamad Misbakhun, Ketua DPP Golkar sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI), menyampaikan pandangan mengenai pentingnya partai politik menunjukkan sikap yang jelas dan konsisten dalam merespons dinamika nasional. Menurutnya, sikap yang ambigu atau “dua kaki” tidak pantas ditunjukkan oleh partai politik di mata publik.

Misbakhun menegaskan bahwa perbedaan pandangan dan kritik terhadap pemerintah adalah hal wajar dalam sistem demokrasi. Namun, ia menilai partai politik tidak boleh bersikap seperti penyeimbang saat pemerintah menghadapi tantangan, tetapi justru mengambil manfaat politik ketika program pemerintah mendapat apresiasi dari masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks respons terhadap beberapa elite PDI Perjuangan terhadap dinamika politik dan gelombang protes publik belakangan ini. Misbakhun menekankan bahwa setiap partai politik harus memperjelas posisi politiknya, baik berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan.

Tantangan untuk PDI Perjuangan

Meskipun sistem ketatanegaraan Indonesia tidak memiliki oposisi formal, Misbakhun menilai setiap partai politik tetap perlu menjelaskan posisi mereka secara jelas. Ia mengungkapkan bahwa PDI Perjuangan, sebagai partai yang pernah memimpin pemerintahan selama dua periode, seharusnya memahami kompleksitas pengambilan kebijakan negara.

Menurutnya, kritik dari PDI Perjuangan seharusnya hadir secara matang, proporsional, dan solutif, bukan justru menambah panas situasi. Meski kritik penting dalam demokrasi, Misbakhun menilai bahwa dalam situasi penuh tekanan, yang dibutuhkan adalah sikap yang menyejukkan, bukan narasi yang membuat keadaan semakin panas.

Respons Terhadap Kritik Partai Koalisi Pemerintah

Posisi politik PDI Perjuangan sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar secara terbuka mempertanyakan sikap PDIP. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyarankan agar PDIP bersikap tegas dan tidak berada di posisi “abu-abu”, terutama setelah politikus PDIP Andi Widjajanto terlihat ikut dalam aksi demonstrasi mahasiswa.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, juga mempertanyakan makna posisi “penyeimbang” yang diklaim oleh PDIP. Menurutnya, belum terlihat secara jelas apa yang sebenarnya diseimbangkan oleh PDIP, sehingga penilaian terhadap peran tersebut pada akhirnya diserahkan kepada publik.

Tanggapan Balik dari PDI Perjuangan

Menanggapi kritik dari partai-partai koalisi pemerintah, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menegaskan bahwa keputusan partainya untuk memposisikan diri sebagai penyeimbang bukanlah sikap abu-abu. Ia menegaskan bahwa pilihan tersebut merupakan mandat resmi hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP.

Deddy Yevri Sitorus, Ketua DPP PDI Perjuangan lainnya, secara terbuka menyindir balik parpol koalisi pemerintah, khususnya Partai Golkar, yang dinilainya terlalu sibuk mencampuri urusan dapur partai lain. Deddy menegaskan bahwa PDIP bukanlah partai yang memiliki ketergantungan atau kecanduan terhadap kekuasaan.

Ia menilai bahwa keberadaan partai politik di luar pemerintahan sangat vital untuk menjaga fungsi pengawasan (checks and balances). Jika semua partai politik merapat ke dalam kekuasaan, ia khawatir parlemen hanya akan menjadi pemberi stempel bagi eksekutif. Menurutnya, perbedaan posisi politik adalah hal yang wajar dan menyehatkan bagi demokrasi.