Evaluasi Sistem Parkir Karimun: Saatnya Membangun Tata Kelola yang Lebih Transparan

Di tengah perhatian publik terhadap pengelolaan parkir di Kabupaten Karimun, muncul berbagai pandangan dari DPRD, Dinas Perhubungan, maupun masyarakat. Perbedaan sudut pandang tersebut merupakan hal yang wajar dalam proses evaluasi layanan publik.

Di satu sisi, terdapat dorongan agar potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir dapat dimaksimalkan. Di sisi lain, Dinas Perhubungan memberikan penjelasan mengenai dasar kerja sama dengan pengelola resmi sekaligus alasan dilakukannya perubahan pola operasional.

Yang terpenting, perhatian publik sebaiknya diarahkan pada perbaikan sistem, bukan sekadar pada konflik antarpihak.

Fokus Evaluasi Adalah Sistem Pengelolaan

Dalam keterangannya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun menjelaskan bahwa pengelolaan parkir pada wilayah yang tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) merupakan kewenangan operator resmi. Dishub juga menjelaskan bahwa pemerintah tidak mencampuri kebijakan internal perusahaan sepanjang pelaksanaan kerja sama tetap sesuai dengan ketentuan PKS.

Menurut penjelasan tersebut, salah satu alasan evaluasi dilakukan adalah karena target pendapatan dinilai belum optimal. Oleh sebab itu, perusahaan melakukan perubahan mekanisme operasional agar proses penyetoran menjadi lebih sederhana, terdokumentasi, dan mudah diawasi.

Mengapa Sistem Korlap Perlu Dievaluasi?

Selama bertahun-tahun, di banyak daerah Indonesia dikenal pola pengelolaan parkir melalui koordinator lapangan (korlap). Dalam praktiknya, korlap berfungsi sebagai penghubung antara juru parkir dengan pengelola.

Namun, semakin panjang rantai distribusi setoran, semakin besar pula tantangan dalam pengawasan administrasi.

Secara umum, model bertingkat memiliki beberapa risiko yang lazim menjadi perhatian dalam tata kelola, antara lain:

• proses pelaporan yang lebih panjang;
• rekonsiliasi setoran yang lebih kompleks;
• keterlambatan informasi ke pengelola;
• meningkatnya kebutuhan pengawasan internal.

Hal tersebut bukan berarti setiap sistem korlap pasti menimbulkan masalah, tetapi merupakan alasan yang sering menjadi dasar evaluasi ketika target penerimaan belum tercapai.

Dishub Menjelaskan Perubahan Bertujuan Memperpendek Jalur Setoran

Berdasarkan penjelasan yang dipublikasikan oleh Dishub, operator memilih melakukan penyederhanaan mekanisme dengan mendorong hubungan administrasi yang lebih langsung antara juru parkir dan perusahaan.

Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

• laporan pendapatan lebih cepat diterima;
• proses audit menjadi lebih mudah;
• pencatatan lebih akurat;
• pengawasan internal lebih efektif;
• potensi perbedaan data dapat diminimalkan.

Dengan kata lain, perubahan yang dilakukan lebih diarahkan pada perbaikan tata kelola administrasi, bukan sekadar pergantian personel.

DPRD Mendorong Optimalisasi PAD

Di sisi lain, DPRD Karimun menyampaikan perhatian terhadap potensi penerimaan parkir daerah. Aspirasi tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan pengelolaan parkir mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dorongan DPRD untuk melakukan evaluasi dapat dipandang sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik.

Sementara itu, langkah operator dalam melakukan perubahan mekanisme operasional merupakan bagian dari upaya mencapai target yang telah ditetapkan dalam kerja sama.

Dengan demikian, kedua pandangan tersebut sebenarnya memiliki titik temu, yaitu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan parkir.

Solusi Jangka Panjang Adalah Digitalisasi

Pengalaman berbagai daerah menunjukkan bahwa persoalan utama pengelolaan parkir tidak hanya bergantung pada siapa yang mengelola, tetapi juga pada sistem yang digunakan.

Transformasi menuju sistem digital memungkinkan:

• seluruh kendaraan tercatat secara otomatis;
• transaksi berlangsung secara elektronik;
• data dapat dipantau secara real time;
• laporan tersedia setiap saat;
• audit menjadi lebih objektif.

Teknologi seperti barrier gate otomatis, pembacaan plat nomor (ANPR/OCR), RFID, pembayaran non-tunai, dan dashboard monitoring dapat membantu meningkatkan transparansi sekaligus mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual.

Saatnya Berorientasi pada Perbaikan Sistem

Perbedaan pendapat merupakan bagian dari proses perbaikan tata kelola pemerintahan. Namun, yang paling penting adalah memastikan setiap kebijakan menghasilkan sistem yang lebih transparan, profesional, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Apabila evaluasi terhadap mekanisme pengelolaan mampu menghasilkan pencatatan yang lebih baik, pengawasan yang lebih mudah, dan peningkatan penerimaan daerah, maka tujuan utama seluruh pihak pada akhirnya adalah sama: mewujudkan pengelolaan parkir yang akuntabel, efisien, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi PAD Kabupaten Karimun.

Catatan redaksi: Artikel ini disusun berdasarkan informasi yang telah dipublikasikan oleh media mengenai pernyataan DPRD dan Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun. Uraian mengenai kelebihan dan kelemahan model pengelolaan merupakan penjelasan umum tentang tata kelola parkir dan tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan adanya pelanggaran oleh pihak tertentu tanpa adanya putusan atau hasil pemeriksaan resmi.